BIMTEK KEUANGAN

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk diketahui bahwa transaksi non tunai pada Pemerintah Kab/kota diatur dalan Edaran Surat kementerian Dalam Negeri Nomor. 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 januari 2018 meliputi trnsaksi pengeluaran dan penerimaan. Transaksi non tunai dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu, Cek, Bilyet, Giro dan uang elektronik atau sejenisnya, didalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai dalam trnsaksi pengeluaran dan penerimaan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk membekali Aparatur Pemerintah Daerah agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai maka kami akan menyelenggarakan Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai.
Dengan pembahasan:
1. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ
2. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai
3. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Artikel Terkait :

Bimtek Pemerintahan Daerah, Bimtek Penanaman Modal, Bimtek Barang dan Aset, Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Bimtek Bidang Kesehatan, Bimtek DPRD, Bimtek Kearsipan, Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kependudukan Dan Catatan Sipil, Bimtek Pemerintahan Daerah, Bimtek Penanaman Modal, Bimtek Perpajakan, Bimtek Usaha Kecil Menengah, Bimtek Manajemen Keuangan Desa, Lokasi Diklat Bimtek, Jadwal Diklat Bimtek